JAKARTA (Pos Kota) – Berdasarkan survey, pencemaran udara dari asap knalpot kendaraan di Jakarta menempati urutan nomor tiga di dunia. Hal itu disebabkan masih minimnya jumlah angkutan umum yang beralih ke bahan bakar gas.

Upaya memperbaiki kualitas udara tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah. Dibutuhkan peran serta pemerintah pusat untuk ikut membantu Pemprov DKI Jakarta. Utamanya dalam memenuhi kebutuhan gas untuk transportasi di Ibukota.

“Jakarta udaranya tercemar nomor tiga di dunia dan 70 persennya itu dari asap yang dikeluarkan mobil angkutan umum,” kata Harris Pindratno, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, kemarin.

‎Oleh karena itu, Harris berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan kepada Pemprov DKI dalam memenuhi kebutuhan gas untuk transportasi di Jakarta. Sehingga program penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk angkutan di DKI dapat lebih cepat berjalan. “‎Makanya kita mohon dukungan pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan gas Pemprov DKI,” tuturnya.

‎Harris mengungkapkan, kebutuhan gas perhari untuk Bajaj di Jakarta sekitar 9-10 Liter Setara Premium (LSP). Sementara untuk kendaraan angkutan umum enis Mikrolet, kebutuhan gas perhari sekitar 17 LSP. “Kebutuhan gas untuk bus Transjakarta tunggal  perhari kira-kira ‎200 LSP. Kalau bus Transjakarta gandeng sekitar 250 LSP perhari,” tuturnya.

‎Ia menerangkan, saat ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk transportasi di Ibukota, baru berjumlah 12 unit. Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan gas bagi angkutan umum yang telah beralih ke BBG. “Kita juga mengimbau Pertamina dan PGN bisa saling sinergi untuk mendukung penuh kebutuhan kendaraan BBG‎ di DKI,” tandasnya.(guru)