JAKARTA – Presiden Joko Widodo disebut menjadi pendulang suara Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) pada Pemilu 2019 kemarin. Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan PDIP harus segera menemukan sosok pengganti Jokowi jika ingin kembali menang untuk ketiga kalinya secara beruntun (hattrick) pada Pemilu 2024.

Sesuia undang-undang Jokowi tidak lagi bisa bertarung di Pilpres karena sudah dua kali menjabat. Di sisi lain Burhanuddin menilai pemilih pada 2024 masih melihat berdasarkan personalisasi politik dibanding didasarkan pada partai politik.

“Meskipun Mas Hasto (Kristiyanto) mengatakan bahwa PDIP  coba dibangun atas dasar kelembagaan di atas  ketokohan pribadi, tapi pemilu kita didesain untuk mencetak satu perilaku pemilih yang cenderung kuat didasarkan personalisasi politik, ketokohan, ketimbang instutusional partai,” ujarnya pada diskusi politik di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (3/8/2019).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ini mengingatkan PDIP kepada kemunduran Partai Demokrat usai tokoh sentralnya, Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi bisa mengikuti Pilpres. Dia menyebut pada 2014 suara Demokrat turun hingga 50 persen dibandingkan pada 2009 karena gagal menyiapkan ikon partai.

“Ketika Pak jokowi tidak bisa maju lagi 2024, skenario buruk seperti dialami demokrat 2014 bisa menjadi terulang. Salah satu sebab karna sby sebagai icon tidak bisa maju sebagai capres. Saat yang sama demokrat tidak punya tokoh yg kuat di 2014,” jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menilai Jokowi membawa efek elektoral bagi PDIP. Bahkan dia menyebut eektabilitas Jokowi selam ini lebih tinggi dibanding partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

“Pak jokowi approval rating maupun elektabilitasnya, selalu lebih besar dari PDIP, artinya tidak seluruh pemilih Jokowi memilih PDIP,” tandasnya. (ikbal/win)

 

Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi (ketiga dari kanan) saat diskusi politik di DPP PDIP. (ikbal)