JAKARTA  – Politisi senior Partai Golkar, Darul Siska, mempertayakan legal standing keberadaan Majelis Etik Partai Golkar. Sebab katanya,  Majelis Etik Partai Golkar tidak tercantum  dalam AD/ART Partai Golkar.

“Majelis Etik mustinya membuat konsep kode etik yang komprehensif, lengkap dan disahkan dalam rapimnas dibawa ke Munas untuk disahkan di Munas, kemudian majelis etik itu dicantolkan dalam Ad/ART partai. Dengan demikian majelis etiknya mengatur etika,” kata Darul usai menghadiri panggilan Majelis Etik di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (7/8/2019).

Darul  mengatakan, bahwa keberadaan etik memang perlu dalam tubuh Golkar, tapi harus dimasukkan dalam AD/ART partai sehingha keberadaannha diakui oleh seluruh kader Golkar.

“Nanti, kalau dibicarakan di Munas saya dukung, kalau sekarang saya tidak,”  ujar caleg yang lolos ke Senayan dari Dapil Sumbar ini dengan santai.

Selain itu, Darul pun kembali mendorong agar DPP Partai Golkar segera menggelar Rapat Pleno untuk membahas dan menentukan agenda Munas Golkar lima tahunan.

“Munas ini setelah DPP menggelar rapat Pleno di dalam Pleno itulah harus ditentukan kapan rampinas, siapa OC, siapa SC-nya dan dimana tempatnya,” terang Darul.

Sebab, menurutnya, jika dalam rapat pleno itu belum bisa ditentukan Munas, maka DPP harus terlebih dahulu menggelar Rapimnas untuk menentukan Munas.

“Tapi, kalau di Pleno tidak dapat ditetapkan Munas, Rapim harus menetapkan, nah setelah itu baru kita bisa melihat jauh lebih tajam persiapan para calon ketua umum dan disitu juga yang mau jadi tim sukses silakan, tapi yang punya jabatan penting di Dewan-Dewan yang tadi itu tidak boleh ikut. Atau kalau mau ikut, mundur dari dewan,” katanya. (rizal/win)