KECELAKAAN bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sering terjadi. Penyebabnya beragam mulai dari rem blong, ban gundul, peralatan lainnya yang tidak laik, dan faktor lainnya.
Mengantisipasi kecelakaan angkutan umum baik saat di tol maupunan di jalanan lainnya, Pemprov DKI Jakarta akan merazia bus AKAP ‘bodong’ yang masuk ke ibukota.
Maksud bus AKAP ‘bodong’ yakni angkutan umum itu tidak dilengkapi bukti lulus uji KIR, tidak dilengkapi dokumen, tanpa izin trayek dan lainnya. Razia itu bukan cuma terhadap bus yang mangkal di terminal-terminal, tetapi yang melintas di wilayah Jakarta juga disasar.
Memuluskan kebijakan itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini menggodok dan mematangkan strategi yang bakal diterapkan. Yang jelas bus-bus AKAP itu bila terbukti ‘bodong’ langsung dikandangkan.
Razia bus AKAP tidak laik jalan dijadwalkan mulai digelar dalam wakt dekat ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta dibantu petugas dari instansi lain akan menyisir termnal-terminal dan berpatroli di jalanan.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang akan merazia bus AKAP tidak laik beroperasi tentu kita dukung. Langkah ini bukan saja perlindungan terhadap penumpang, tetapi tetapi juga demi keselamatan awak bus itu sendiri.
Apalagi kasus kecelakaan akibat perangkat bus AKAP rusak banyak terjadi, baik itu saat di tol, puncak, maupun jalan raya. Selain luka parah, nyawa pun kadang melayang akibat kecelakaan itu.
Berdasarakan catatan, rem blong menjadi salah satu penyebab kecelakaan paling utama. Absennya perangkat itu membuat kendaraan melenggang tanpa kendali, membahayakan baik pengemudi maupun sesama pengguna jalan lainnya.
Sudah tak terhitung kecelakaan yang diakibatkan oleh kasus rem blong, termasuk yang terjadi belum lama ini di jalur Puncak, tepatnya tanjakan Selarong, Bogor. Bus saat itu melaju dari Puncak menuju Jakarta. Lima belas orang luka parah pada kecelakaan itu.
Bukan itu saja, kecelakaan juga sering terjadi di Tol Cipali. Catatan polisi, sejak Maret sampai dengan Agustus 2019, setidaknya sudah 31 orang tewas dalam kecelakaan di tol itu.
Merujuk fakta ini, publik tentu berharap kebijakan Pemprov DKI Jakarta merazia bus AKAP ‘bodong’ tidak cuma hangat-hangat tai ayam. Jalankan kebijakan ini dengan konsisten, sehingga setidaknya bisa mengurangi angka kecelakaan akibat bus tidak tidak laik beroperasi. @*
