DUA pekan lagi, anggota DPRD DKI Jakarta segera dilantik. Data Komisi Pemilihan (KPU) DKI Jakarta menyebutkan dari 106 anggota yang telah ditetapkan , sebagian besar wajah baru. Hanya 47 anggota berstatus petahana, tiga di antaranya pimpinan DPRD periode 2014- 2019.
Bagi warga Jakarta tentu saja tidak mempersoalkan wajah baru atau lama, yang utama adalah bagimana kiprah dan perjuangannya membela rakyat. Tetapi setidaknya dengan mayoritas wajah baru, akan terdapat suasana baru yang berujung kepada kinerja yang baru dan lebih baik. Tercipta semangat baru saling bahu membahu membangun Jakarta lebih maju.
Anggota dewan yang baru pertama melangkah ke Kebon Sirih – sebutan untuk kantor DPRD DKI Jakarta, tak perlu lagi penyesuaian diri dengan lingkungan barunya. Kita yakini sebagai kader parpol, telah mempelajari apa yang menjadi persoalan mendasar bagi ibu kota negara. Program apa yang menjadi prioritas, segera diwujudkan untuk memajukan kesejahteraan warga Jakarta.
Kita tahu dua persoalan utama Jakarta belum tuntas teratasi, yakni masalah banjir dan soal kemacetan lalu lintas. Kini soal polusi udara yang perlu penanganan segera. Belum lagi masalah sosial lainnya seperti urbanisasi yang bisa berdampak mendongkrak angka pengangguran, timbulnya beragam kriminalitas. Pendatang musiman, mengingat Jakarta adalah kota terbuka bagi warga Indonesia. Masalah perumahan dan kurangnya lahan terbuka hijau serta transportasi publik.
Kita berharap, hendaknya program prioritas yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas pula bagi anggota dewan, baik menyangkut legalitas peraturan, support pengalokasian dana, dan pengawasan.
Dukungan dewan sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan program pembangunan. Itulah sebabnya antara dewan (legislatif) dan eksekutif perlu seiring sejalan mulai pembahasan program hingga pelaksanaan. Silang pendapat adalah dinamika demokrasi, kritik dewan memang sudah seharusnya karena memang berfungsi mengontrol jalannya pemerintahan daerah. Namun silang pendapat yang berkepanjangan kemudian menghambat program, tentu tidak diharapkan.
Kita dapat memahami, anggota dewan terpilih memiliki janji kepada para pemilih saat kampanye. Janji kampanye wajib ditepati jika ingin meraih simpati, tetapi tidak lantas melanggar kewenangan demi menetapi janji.
Pekerjaan rumah pertama setelah dilantik menjadi anggota dewan adalah menetapkan Wagub DKI Jakarta karena sudah ditunggu masyarakat. (*)
