JAKARTA – Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI) yang beroperasi di Jakarta dan daerah menolak pemberlakuan sistem ganjil genap diperluas, karena mempersulit ruang geraknya.

“Praktis dengan aturan itu, seluruh ibukota tertutup untuk kami. Aturan seperti itu juga menghalangi kerja kami mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok warga ibukota, “ kata Rusli Sudin, koordinator pengemudi, kepada awak media di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Minggu (18/8/2019).

Rusli memaparkan di Jakarta saja jumlah pengemudi angkutan barang tercatat 3.500 orang.

“Belum Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan lainnya,” timpal Arofati Zebua dari Paguyuban Mitra GoBox Indonesia (PMGI). “Pengemudi daerah terkena dampaknya karena mereka mendisktribusikan barang ke ibukota. Dan terhambat oleh kebijakan ganjil genap di Jakarta.”

Rusli mengingatkan, dia dan rekan rekannya membawa logistik senilai Rp500 miliar per tahun di ibukota. Bila dihambat, maka akan berpengaruh pada perekonomian. “Dunia usaha dan warga juga terkena, karena distribusi logistik tidak lancar, harga akan naik, “ ucapnya.

Menurut Rusli, pihaknya sudah cukup disulitkan dengan ganjil genap. Apalagi jika ditambah dengan perluasan, otomatis seluruh jalur di ibukota tertutup dan memaksa para pengemudi angkutan barang tidak bekerja.

Rusli menegaskan, ketika ekonomi berpindah ke digital dan serba online, jalur distribusi barang dan usaha ekspedisi memegang peranan penting, “Seharusnya untuk kami ada dispensasi,” ucapnya.

APABI sejauh ini mengkoordinasi 22 komunitas pengemudi berbagai pengiriman barang, baik mobil box, bak terbuka, enkel roda empat, dan lainnya. Mereka dalam waktu dekat akan menyampaikan aspirasi kepada DPRD DKI Jakarta dan menggelar aksi damai.

“Berapa pun armada kami siap. Mau seratus, seribu atau lebih ngumpul di Balaikota Pemprov DKI Jakarta atau DPRD DKI Jakarta. Kami minta tak ada ganjil genap untuk distribusi barang. Kami menolak ganjil genap,” tegasnya. (dms/st)