YANG namanya spekulan tanah memang paling-paling. Bagaimana tidak. Hingga kini Presiden Jokowi masih merahasiakan lokasi pasti calon ibukota negara pengganti Jakarta. Tapi para spekulan tanah sudah bermain di kawasan Semboja, Kaltim. Bisakah pemerintah meniru Orba ketika “menguasai” kawasan Cilangkap, untuk Mabes TNI?
Sebelum tahun 1960 Presiden Sukarno sudah merencanakan, pada saatnya nanti ibukota RI akan pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebab secara geografis, memang di kota itulah asnya Kepulauan Indonesia.
Presiden RI sudah berganti berulangkali, tapi baru Jokowi yang serius hendak memindahkan ke Kalimantan. Tapi nampaknya pilihan bergeser, bukan di Kalteng, melainkan di Kaltim. Bisa sekitar Balikpapan-Samarinda, bisa pula seputar Samboja. Sebab untuk ibukota negara, harus dekat dengan lautan.
Di mana lokasi pastinya, Presiden Jokowi masih merahasiakan. Sebab biasalah, begitu diumumkan di kota A, spekulan tanah langsung bermain, memborong tanah sebanyak-banyaknya, untuk menjadi Tuan Tanah Kedawung sementara. Sebab nantinya bisa dijual mahal pada pemerintah.
Jika ada bocoran, baru sekitar Kaltimlah, termasuk maket dan masterplannya. Pelaksanaannya pun berproses, dimulai tahun 2020, dan tahun 2024 barulah ibukota RI pindah ke sana, ketika semua lembaga negara dan infrastruktur pendukungnya telah siap.
Tapi rupanya para spekulan tanah sudah mulai nguping terus. Dan mungkin sudah yakin betul bahwa ibukota RI akan ditentukan di daerah Samboja Kaltim. Maka sekarang di sana spekulan tanah sudah bermain, sampai-sampai 1 Ha tanah dipatok harga Rp3 miliar.
Untuk meredam naiknya harga tanah di lokasi calon ibukota RI, bisakah pemerintah meniru Pak Harto ketika “menguasai” kawasan Cilangkap yang menjadi Mabes TNI atau Pentagonnya Indonesia. Artinya disiapkan payung hukumnya, sehingga tanah di lokasi itu “dibekukan” sementara.
Jaman Pak Harto dulu, dilarang penduduk memperjualbelikan tanah di kawasan Cilangkap dengan radius tertentu. Keputusan pemerintah itu berjalan efektif. Selama Orde Baru berkuasa, kawasan Cilangkap masih hijau nan segar. Tapi begitu Orde Baru tumbang, sejak tahun 2000 hingga kini perumahan dan pertokoan bermunculan, meski kebanyakan tanpa IMB. (gunarso ts)
