JAKARTA – Naiknya harga iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mulai mendapat penolakaan dari warga. Di antaranya ada yang menilai, daripada anggaran yang ada saat ini digunakan untuk membangun ibukota baru, lebih baik dialihkan untuk menutup defisit yang terjadi saat ini.

Hadi Purnomo (34), warga yang menentang naiknya iuran BPJS kesehatan yang dianggap memberatkan. Pasalnya, kenaikan yang diberlakukan pemerintah malah mencekik karena dua kali lipat.

“Ini sama saja bikin warga malas bayar iuran. Karena nilainya besar banget dan naiknya nggak tanggung-tanggung,” katanya, Kamis (29/8/2019).

Hadi mengatakan, ketentuan pemerintah saat ini semakin menjadi-jadi dan membuat warga semakin sengsara. Padahal, seharusnya anggaran untuk kesehatan disiapkan dan bukan membebankan warga.

“Ini warga yang disiksa karena harus membayar lebih banyak, padahal kan seharusnya pemerintah yang memberikan subsidi,” ungkapnya.

Hadi pun menyarankan, seharusnya anggaran yang saat ini disiapkan untuk melakukan pembangunan di Kalimantan Timur, dialihkan. Terlebih, uang yang disiapkan itu membangun ibukota baru tersebut, nilainya mencapai ratusan triliun.

“Ini uang yang ada harusnya untuk masyarakat malah dibikin ibukota baru, jadi merasa kecewa kemarin milih Pak Jokowi lagi,” ungkapnya.

Tanggapan lain juga disampaikan Sugeng, 41, yang sangat tak setuju dengan apa yang disampaikan pemerintah. Pasalnya, sesuatu yang baru disampaikan, tak berapa lama langsung disepakati.

“Nggak ada upaya untuk menjaring opini dulu, ini tahu-tahu langsung ketok palu dan awal bulan ditentukan,” keluhnya.

Sugeng juga menilai, banyak ketentuan yang digulirkan pemerintah sudah beberapa kali ini menyengsarakan masyarakat. Mulai dari pemindahan ibukota yang dinilai sesuka hati dan yang terbaru kenaikan iuran BPJS kesehatan.

“Saat ini masyarakat terus diminta untuk mengikuti semua program yang digulirkan. Padahal kan ini membuat kami kesulitan,” pungkasnya. (Ifand)