Cari situs poker terbaik di Indonesia? Nirwanapoker adalah jawabannya. Resmi sebagai penyedia platform IDNPoker, mereka menghadirkan sistem fair play, server cepat, dan pilihan permainan lengkap. Pendaftaran mudah, deposit fleksibel, serta promo rutin siap meningkatkan peluang Anda. Bergabung hari ini dan temukan pengalaman poker online yang aman, lancar, dan benar-benar profesional.

Akhirnya, ketersediaan data macau 4d/5d memungkinkan siapa pun untuk mengikuti live draw toto macau dan kemudian memeriksa hasilnya secara langsung melalui tabel data yang otomatis terisi setelah undian selesai. Penyediaan pengeluaran macau di situs ARIZONA88 memberi nilai tambah bagi pengguna yang menghargai update cepat dan transparan dari angka-angka yang diumumkan pada setiap periode undian pasaran togel ini.

Jika Anda ingin memulai permainan idnslot, ada situs terpercaya yang memberikan proses pendaftaran yang mudah dan cepat, bahkan untuk pemula sekalipun. Cukup klik tombol daftar di VIO88, isi data yang diminta, dan akun siap digunakan untuk menjelajahi banyak permainan slot qris. Dengan dukungan fitur keselamatan yang solid, pengalaman bermain Anda jadi lancar tanpa kendala.

Thursday, 05 December 2019

Abraham Samad: Plt KPK Melanggar Jika Usulkan Revisi UU

Sabtu, 7 September 2019 — 12:15 WIB
Abraham Samad (kedua dari kanan. (ikbal)

Abraham Samad (kedua dari kanan. (ikbal)

JAKARTA – DPR RI menyebut revisi UU KPK berasal dari lembaga antirasuah itu sendiri pada tahun 2015. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI periode 2011-2015, Abraham Samad menyatakan KPK pada eranya tidak pernah mengajukan revisi.

“Dari masa kepemimpinan jilid 3 kita tak pernah punya usulan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Abraham mengatakan jika benar klaim DPR yang menyebut usulan revisi diajukan pada November 2015 oleh KPK, maka usulan dilakukan saat dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) KPK,  Taufiqurrahman Ruki.

Abraham menyebut sebuah jika usulan revisi KPK dilakukan Plt. Menurutnya Plt tidak bisa mengambil kebijakan strategis.

“Saya gak tau usulan dari Plt. Kalau memang dari Plt maka ini menyalahi. Karena Plt memiliki aturan sendiri, tak  boleh beri kebijakan strategis. November 2015 ini era Plt . Berarti Plt melanggar. Nanti kita cross check?” tandasnya. (ikbal/mb)