JAKARTA – Sebanyak 10 calon pimpinan KPK yang dikirim Presiden Jokowi, mulai Senin (9/9/2019) menjalani fit and proper test di Komisi Hukum (Komisi III) DPR.

Pada hari pertama fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) 10 capim tersebut mendapat ujian pertama dengan membuat makalah dengan tema yang ditentukan oleh Komisi III DPR. Masing-masing capim maju untuk mengambil secara acara tema yang harus dikembangkan menjadi makalah siang itu juga.

Ada pun 10 Capim KPK tersebut adalah 1..Alexander Marwata dari unsur (Komisioner KPK,  2) Firli Bahuri unsur anggota Polri, 3) I Nyoman Wara  Auditor BPK 4)  Johanis Tanak  unsur Jaksa, 5)  Lili Pintauli Siregar unsur advokat. Selanjutnya, 6) Luthfi Jayadi Kurniawan unsur dosen;   7) Nawawi Pomolango  dari unsur hakim,  8) Nurul Ghufron unsur dosen‎) 9) Roby Arya dari unsur  PNS Sekretaris Kabinet, dan  10) Sigit Danang Joyo (PNS).

Dalam kesempatan itu, capim KPK Firli Bahuri juga ikut membuat makalah sebagai salah satu fokus fit and proper test. Bagi Firli, permasalahan tindak korupsi yang marak tidak bisa hanya diselesaikan dengan penindakan saja.  “Berarti di tingkat hulu ada masalah, yaitu pada tingkat pencegahan,” ucapnya, di DPR, Senin.

Karenanya, Irjen pol ini  berpendapat perlunya pendidikan masyarakat agar potensi imun bisa melekat pada masyarakat. Menurut dia, penolakan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi harus berawal dari masyarakat.

“Pencegahan korupsi adalah perkara yang tidak mudah. Harus banyak pendekatan yang dilakukan seperti halnya pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, penegakkan hukum dan monitoring,” terangnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Firli yang namanya masuk dalam 10 capim KPK ini mengatakan,pencegahan korupsi ini bisa dilakukan dengan mempersiapkan generasi yang berkarakter kuat yang memiliki prinsip prinsip mulia dengan pendidikan anti korupsi.

“Salah satu solusi yang inovatif adalah pembentukan KPK perwakilan di semua provinsi dengan fokus menjamin terlaksananya good governance dan clean goverment,” terangnya baru baru ini.

Seperti diketahui bahwa saat ini KPK memiliki SDM yang sangat terbatas.  Keterbatasan personel dan luas wilayah Indonesia menjadi kendala tersendiri bagi terlaksananya pemberantasan korupsi yang sudah mengakar di Indonesia.

“Pembentukan KPK di semua provinsi sudah mutlak diperlukan untuk menunjang kinerja KPK. Pencegahannya pun harus melibatkan seluruh pihak . karena sinergitas yang kurang maksimal akan berjalan parsial,” tegasnya. (timyadi/win)