Cari situs poker terbaik di Indonesia? Nirwanapoker adalah jawabannya. Resmi sebagai penyedia platform IDNPoker, mereka menghadirkan sistem fair play, server cepat, dan pilihan permainan lengkap. Pendaftaran mudah, deposit fleksibel, serta promo rutin siap meningkatkan peluang Anda. Bergabung hari ini dan temukan pengalaman poker online yang aman, lancar, dan benar-benar profesional.

Akhirnya, ketersediaan data macau 4d/5d memungkinkan siapa pun untuk mengikuti live draw toto macau dan kemudian memeriksa hasilnya secara langsung melalui tabel data yang otomatis terisi setelah undian selesai. Penyediaan pengeluaran macau di situs ARIZONA88 memberi nilai tambah bagi pengguna yang menghargai update cepat dan transparan dari angka-angka yang diumumkan pada setiap periode undian pasaran togel ini.

Jika Anda ingin memulai permainan idnslot, ada situs terpercaya yang memberikan proses pendaftaran yang mudah dan cepat, bahkan untuk pemula sekalipun. Cukup klik tombol daftar di VIO88, isi data yang diminta, dan akun siap digunakan untuk menjelajahi banyak permainan slot qris. Dengan dukungan fitur keselamatan yang solid, pengalaman bermain Anda jadi lancar tanpa kendala.

Thursday, 12 December 2019

MUI Sambut Baik Sikap DPR yang Menunda Persetujuan Pengesahan UU PKS

Kamis, 26 September 2019 — 19:07 WIB
FGD tentang RKUHP dan RUU PKS yang menghadirkan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dan anggota DPR Asrul Sani. (johara)

FGD tentang RKUHP dan RUU PKS yang menghadirkan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dan anggota DPR Asrul Sani. (johara)

JAKARTA  – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut gembira atas ketetapan DPR RI menunda pengesahan RUU PKS hal tersebut kami menilai sebagai keputusan yang bijak.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi di acara FGD tentang RUU KUHP dan PKS di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Zainut mengatakan RUU PKS telah menimbulkan pro dan kontra yang sangat tajam dari berbagai kelompok masyarakat, sehingga menurut pandangan MUI perlu ada pendalaman lebih lanjut dan pembahasannya.

Selain itu, menurut dia, lebih banyak melibatkan masyarakat sehingga dihasilkan RUU yang lebih baik dan komprehensif. “Pendapat kami penundaan RUU PKS juga karena harus menunggu pengesahan RUU KUHP, karena beberapa pasal sanksi pidananya merujuk kepada pasal-pasal dalam KUHP agar sinkron,” ucap Zainut.

Ia menambahkan ada pun terhadap penundaan RKUHP, MUI sangat menyesalkan karena mengingat sudah mendesaknya kebutuhan bangsa Indonesia memiliki UU KUHP yang berpijak dan bersumber dari nilai-nilai moral, agama dan budaya bangsanya sendiri. “Bukan undang-undang yang bersumber dari kolonial Belanda seperti KUHP yang kita gunakan selama ini,” tegas Zainut.

Namun, lanjut Zainut karena mengingat pertimbangan situasi yang tidak kondusif maka MUI dapat memahami penundaan tersebut dengan harapan DPR RI Periode 2019 – 2014 dapat melanjutkan pembahasan dengan lebih aspiratif, akomodatif dan sempurna.

Sedangkan anggota Komisi III DPR yang membidangi pembahasan RKUHP Asrul Sani mengharapkan MUI wadah atau payung dari organisasi kemasyarakatan Islam bisa menjadi koordinasi dan supervisi dalam pembahasan RKUHP dan RUU PKS selanjutnya di DPR.

Koordinasi seperti apa, menurut Asrul yang yang juga Sekretaris Jenderal DPP PPP ini mengatakan, MUI bisa menggelar diskusi publik yang mengundang perwakilan Ormas Islam sehingga dapat memberikan masukan kepada DPR.

Ia menambahkan dengan adanya aksi unjuk rasa dari mahasiswa,  tentu DPR akan mengajak mahasiswa berdialog yang terkait pembahasan RKUHP, termasuk melibatkan masyarakat secara luas. (johara/win)