JAKARTA – Unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang semakin meluas belakangan ini menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengalami krisis kepercayaan (defisit trust). Namun, hal itu masih bisa diatasi apabila mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mampu membalikkan situasi dengan membangun kredibilitas, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik, dan dapat menunjukkan keberpihakannya tegas pada rakyat
“Untuk mengembalikan kondisi menjadi kondusif saya gunakan istilah Trisula, yakni, kredibilitas, trust, dan keberpihakan. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat kalau ia mampu memperlihatkan kredibilitasnya, sehingga ia dapat kembali dipercaya masyarakat dengan membuktikan kebijakan yang dibuatnya secara nyata memang berpihak pada rakyat,” ujar tokoh nasional, Rizal Ramli, Kamis (26/9/2019).
Kredibilitas, menurut mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu adalah sikap Presiden Jokowi yang tegas dalam menindak para bawahannya yang telah mengkhianati rakyat.
“Selama ini kredibitas Pak Jokowi rusak, sebagian besar, akibat ulah para orang disekitarnya. Sikap orang2 di sekitarnya telah mendegradasi Jokowi, karena terlalu mengutamakan kepentingan bisnis dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat banyak,” tutur mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.
Misal, sebut Rizal Ramli, dalam bidang hukum kredibilitas Jokowi rusak akibat adanya pejabat yang mempermainkan hukum demi kepentingan dirinya atau membela kelompoknya.
“Kita bisa lihat banyak kasus hukum yang mandek karena terkait dengan kepentingan dari kelompok politik di sekitar Pak Jokowi,” tutur Rizal Ramli.
Dalam bidang ekonomi, menurut Rizal Ramli, Jokowi harus tegas menolak masukan dari para bawahannya yang membela kepentingan asing dan sibuk mengutamakan kepentingan bisnisnya.
Selanjutnya, sambung Rizal Ramli, dalam bidang politik, Presiden Jokowi harus peka terhadap keresahan masyarakat. Misal dalam kasus rasisme Papua, Presiden Jokowi harus mengintruksikan secara tegas pada aparat keamanan untuk fokus mentuntaskan persoalan rasisme, bukan menangkapi para demontran yang menuntut keadilan dan penegakan hukum.
“Akar persoalan Papua kan sebenarnya rasisme, jadi aparat keamanan harus menuntaskan persoalan itu dong. Ingat, Indonesia itu ada karena kebhinekaan dan konstitusi kita itu secara tegas menolak rasisme,” tukas Rizal Ramli.
Jika Presiden Jokowi mampu memperbaiki kredibilitasnya, Rizal Ramli memastikan, kepercayaan publik akan pulih kembali.
“Sebagai pemimpin, Jokowi harus bisa menunjukkan kredibilitasnya supaya kepercayaan masyarakat kepada Jokowi bisa pulih kembali,” tukas Rizal Ramli.
Selain itu, sambung Rizal Ramli, Presiden Jokowi juga harus peka terhadap penderitaan dan perasaan rakyat.
“Kebijakan Jokowi harus berpihak pada rakyat banyak. Misalnya, tidak menaikan iuran BPJS dan menolak kenaikan TDL listrik,” kata Rizal Ramli yang juga tokoh Gerakan Anti Kebodohan itu.
Untuk itu, Rizal Ramli menyarankan Jokowi agar kembali untuk sungguh2 menjalankan Trisakti, bukan hanya sebagai slogan dan pidato, Trisakti Bung Karno yg keberpihakannya pada rakyat sangat jelas.
“Kalau Jokowi mau selamat, harus ada perbaikin arah supaya ada surplus dengan kebijakan yang semakin pro rakyat sesuai Trisakti. Jangan selalu kasih karpet merah untuk Tiongkok, karena dalam Trisakti Bung Karno sudah jelas bahwa Indonesia harus berdikari secara ekonomi. Itu kan yang pernah terucap dari mulut Pak Jokowi sendiri saat 2014 silam. Kalau ucapan dan tindakan tidak selaras, ya wassalam,” tandas Rizal Ramli. (rizal/yp)
