BEKASI – Kekosongan kursi Wakil Bupati Bekasi sisa masa bakti 2019-2022, hingga kini masih sebatas penelitian saja. Partai Golkar Kabupaten Bekasi terkesan cuek terhadap pembahasan siapa yang pantas duduk menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi.
Sebelumnya Wakil Bupati Bekasi dijabat Eka Supria Atmaja, namun dengan mundurnya Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Bekasi karena menjadi tahanan kasus suap pembangunan Kota Meikarta, di Cikarang Pusat, praktis jabatannya digantikan Eka. Kedua pejabat ini hasil dari Pilkada 2017 dan keduanya diusung Partai Golkar.
Kini jabatan yang ditinggalkan Eka kosong selama tiga bulan. Dan permainan politik pun digulirkan dengan menjaring bakal calon wakil Bupati Bekasi.
Hingga dilakukan pemilihan Ketua Partai Golkar dan telah terbentukpengurus baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten namun, sampai kini belum ada pembahasan mengenai seleksi wakil bupati Bekasi.
Sekretaris Panitia Pendaftaran Calon Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Budiarta, menuturkan Partai Golkar masih menunggu pelantikan pengurus DPD Golkar yang baru, sehingga belum dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait pemilihan wabup.
“Belum ada komunikasi apa-apa di internal Golkar terkait pemilihan wabup. Kami masih menunggu kepengurusan DPD Golkar yang baru,” kata Budi, Kamis (3/10/2019).
Pria yang juga Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) ini menjelaskan, Ketua DPD Golkar, Eka Supria Atmaja sekaligus Bupati Bekasi, sejauh ini belum ada arahan untuk membahas kursi wabup.
Misalkan ada yang mengklaim sudah komunikasi, Budi mempertanyakan dengan siapa?, karena partai Golkar itu bukan milik perorangan.
“Kalau ada yang mengklaim sudah melakukan pembahasan dengan Golkar, kalangan yang mana?, sebab ketua DPD nya saja belum dilantik dan menyampaikan apa-apa,” ucapnya.
Saat ditanya terkait penolakan rekomendasi calon wabup dari partai pengusung maupun koalisi, kata Budi, semua itu ada mekanismenya, dan Partai Golkar tidak mau tergesah-gesah melakukan pembahasan mengenai wakil bupati.
“Pada prinsipnya, kami bukan menolak atau mengabaikan rekomendasi dari partai koalisi. Kami tidak mau tergesa-gesa, karena di internal partai masih menunggu susunan pengurus DPD Golkar yang baru,” pungkasnya. (saban/yp)
