DARI 575 anggota DPR periode 2019-2024, ternyata 262 orang terdiri dari kalangan pengusaha. Jika pebisnis sampai “menguasai” Senayan, benarkah mereka wakil rakyat yang sesungguhnya? Dikhawatirkan, sebagai legislator mereka akan memainkan pasal dan ayat demi mengamankan bisnisnya lewat berbagai RUU yang digarapnya.
Dalam sidang paripurna perdana untuk memilih Puan Maharani sebagai Ketua DPR 1 Oktober malam, anggota DPR yang hadir hanya 285, sementara sisanya yang 290 entah wasalam ke mana. Berarti ini pengalaman bolos pertama wakil rakyat kita. Tapi di sinilah ironisnya, hari pertama masuk DPR saja sudah begitu, bagaimana hari-hari selanjutnya.
Tapi ketika menemukan data bahwa 262 anggota DPR yang baru ini terdiri dari kalangan pebisnis, bisa diraba jawabannya. Pengusaha kan sosok yang selalu sibuk. Sangat boleh jadi sengaja mereka tidak menyaksikan pelantikan Ketua DPR, karena kembali sibuk dengan bisnisnya.
“Kan nggak ada voting ini, nggak usah hadirlah,” begitu kira-kira kata mereka.
Biasanya, yang berani bolos adalah mereka yang sudah pengalaman pada periode sebelumnya (petahana). Dan akhirnya, pengalaman buruk itu ditularkan kepada anggota DPR yang baru. Dengan demikian kemungkinan citra buruk DPR periode sebelumnya akan membayanginya. Dulu pada gemar bolos, yang sekarang sama saja.
Jika penyakit mbolosan sudah merupakan “gawan bayi”, mau bagaimana lagi? Yang dikhawatirkan sekarang, bilamana pebisnis “menguasai” Senayan, mereka sebagai legislator bisa saja memasukkan kepentingan pribadi (usahanya) lewat pembahasan pasal-pasal dalam RUU yang digarapnya. Dengan kata lain, pasal itu diciptakan atau dikemas sedemikian rupa demi mengamankan bisnisnya.
Lalu bagaimana tugas mereka sebagai wakil rakyat? Itu mah sekedar nama. Dalam prakteknya, mereka cenderung akan lebih mementingkan pengamanan bisnisnya. Jadi salah rakyat sendiri, kenapa 17 April lalu mencoblos mereka. (gunarso ts)
