JAKARTA – Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Lawan Plutokrasi berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019). Mereka menuntut kepada KPK agar mengusut kasus dugaan korupsi royalty fee yang berasal dari sponsorship dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.

Dalam aksinya, massa pun mendesak KPK agar memeriksa Erick Thohir selaku mantan Ketua Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) 2018. Koordinator aksi, Andra menyebut Erick pantas dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Massa membentangkan spanduk berisi tuntutan kepada KPK. (toga)

Ia pun mengungkap, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan penyimpangan administrasi pada kegiatan Asian Games 2018 yakni berupa peraturan Barang Milik Negara (BMN) pada Kemenpora.

Salah satunya yakni persediaan yang berasal dari sponsorship Value-in-Kind (VIK) berupa barang elektronik sebesar Rp3,35 miliar diserahkan langsung oleh pihak sponsor kepada personel Inasgoc tanpa melalui proses verifikasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan tidak dicatat secara konsisten.

“Melihat hasil temuan BPK tersebut, patut diduga dana tersebut mengalir kepada Ketua Pelaksana Asian Games 2018 sebagai ‘Royalty Fee’ dari para sponsorship,” kata Andra.

Terkait itu, dalam orasinya, demonstran pun sempat menyinggung agar Presiden Joko Widodo mencoret nama Erick Thohir yang juga mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai calon menteri di Kabinet Kerja jilid II.

“Sebab itu akan merusak kredibilitas Presiden Jokowi yang telah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan dapat merusak semangat reformasi birokrasi untuk mendorong pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi,” imbuhnya. (toga/ys)