PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengajak seluruh pihak lebih proaktif untuk melakukan pengawasan terkait pendistribusian gas elpiji 3 kg, atau biasa disebut gas melon. Hal ini bertujuan untuk menjamin peruntukannya tepat pada sasaran.
“Gas LPG 3 kg itu khusus warga kategori kurang mampu. Jika ada warga di luar itu yang masih menggunakan, laporkan ke kami,” ujar Anne dalam pertemuan untuk koordinasi dan penataan pendistribusian gas elpiji di Aula Yudistira, Pemkab Purwakarta, Senin (21/10/19).
Anne menjelaskan, jumlah warga miskin di wilayahnya sekitar 180 ribu kepala keluarga (KK). Jika merujuk pada kuota gas elpiji 3 kg yang mencapai 650 ribu tabung per bulan, seharusnya itu mencukupi untuk kebutuhan gas warga kurang mampu.
“Kalau melihat data, asumsinya kan harusnya cukup. Tapi kenapa selama ini sering terdengar ada warga miskin tak kebagian gas bersubsidi,” sesalnya.
Ia mengatakan, dalam hal pendistribusian gas melon ini kerap salah sasaran. Sehingga, tak jarang masyarakat miskin tidak bisa menikmati barang subsidi tersebut.
“Manurut saya, masalahnya satu. Selama ini, agen dan pangkalan tak memiliki data warga miskin. Sehingga, gas bersubsidi ini bisa seenaknya dijual secara terbuka,” ujarmya.
Anne mengancam, akan menindak tegas oknum pangkalan, agen dan pengecer yang selama ini melakukan praktik nakal. Misalnya, masih menjual gas subsidi kepada bukan peruntukannya.
“Praktik nakal itu, misalnya seperti tidak mendistribusikan gas kepada yang berhak dan malah mengalokasikan kepada yang lain. Maka, agen dan pengecer seperti ini izinnya akan kami cabut,” ujarnya.
Anne juga mensinyalir, kerap terdengar kasus warga miskin yang susah mencari gas elpiji untuk kebutuhan sehari-hari itu akibat masih banyaknya oknum masyarakat yang membeli gas melon dalam skala besar. Sehingga, untuk keperluan warga miskin justru tak terpenuhi.
“Kalaupun ada, warga harus membeli dengan harga mahal. Yakni hingga Rp 25 ribu pertabung. Padahal, jika merujuk pada HET, harga gas melon itu hanya Rp 16 ribu. Makanya, kami bersama Pertamina dan Hiswana akan melakukan evaluasi,” jelas dia.
Ditempat terpisah, Ketua DPC Hiswana Migas Purwakarta Karawang Ary Syafrudin memastikan tidak ada kelangkaan elpiji 3 kg di wilayah kerjanya. Distribusi gas bersubsidi dalam beberapa bulan ini lancar dan aman terkendali.
“Laporan kelangkaan pernah ada tapi sudah lama sekali. Itu pun saat bulan puasa lalu. Setelah itu sampai saat ini belum ada laporan kelangkaan lagi. Mudah mudahan tidak ada masalah lagi, karena semua sudah diantisipasi,” kelit dia menjawab pernyataan kelangkaan dilontarkan Bupati Anne.
Ary meminta Pemkab membuat regulasi yang tegas soal masyarakat berpenghasilan diatas Rp 1,5 juta agar tidak membeli gas bersubsidi. Persoalan yang terjadi, kata Ary, saat ini lebih pada sistem. Bahkan, sekelas PNS pun yang jelas jelas dilarang tidak jarang masih banyak menggunakan gas melon.
“Kalau bisa regulasi itu ada sanksi. Jangan sebatas imbauan saja. Karena kalau tidak begitu yang akan berbenturan adalah warga dengan pemilik pangkalan,” jelasnya. (dadan/win)
