JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap tidak mengangkat kembali Menteri yang kinerjanya jeblok pada periode pertama Kabinet Kerja. Sebab, dampaknya akan merusak legacy Jokowi di mata rakyat, mengingat saat ini adalah periode terakhir massa kepemimpinannya.
Menurut Direktur Data Indonesia, Herry Gunawan, salah satu menteri yang kerap melakukan blunder adalah Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Misalnya, sebut Herry, Luhut sempat cawe-cawe mengurusi persoalan BPJS Kesehatan yang bukan menjadi domain kerjanya.
“Memilih menteri memang hak prerogatif presiden. Namun, LBP perlu ditertibkan, karena sering offside. Keluar dari jalur tugasnya, seperti kasus BPJS kesehatan. Seolah-olah dia seperti wapres,” ungkap pria yang karib disapa Heg itu, Selasa (22/10/2019).
Terlebih lagi, lanjut Heg, dalam konteks BPJS Kesehatan, Luhut merekomendasikanperusahaan asuransi asal China untuk membantu sistem IT-nya. “Hal ini sangat berbahaya, karena sama saja menyerahkan data seratusan juta peserta BPJS untuk digarap asuransi China,” tukas Heg.
Fakta lainnya yang menjadi alasan agar Luhut tidak diakomodir dalam Kabinet Kerja Jilid II adalah kinerja kemaritiman yang jeblok.
“Selama tiga tahun LBP menjabat Menko Maritim (2016-2019) dwelling time telah kembali ke 4 hari. Padahal Menko Kemaritiman sebelumnya sukses menurunkan dwelling time dari 7 hari ke 3,2 hari hanya dalam 11 bulan menjabat,” ungkap Heg.
Selain itu, sambung Heg, konflik kepentingan yang terlalu terang benderang. Separah-parahnya korupsi di era Orde Baru, menurut Heg, tidak ada pejabat setingkat menteri yang menggunakan pengaruhnya agar BUMN menyewa gedung milik pribadinya sebagai kantor, seperti yang dilakukan LBP terhadap BUMN Pertamina.
Selain itu, tanpa malu-malu LBP menggunakan pengaruhnya agar pemerintah memberi perhatian khusus (seperti sering meninjau lapangan dan kemudahan pajak) bagi IMIP Morowali, yang disinyalir masih bagian dari jaringan bisnisnya bersama grup pensiunan jenderal.
“Keberadaan LBP di Kabinet jelas merupakan gambaran paling sempurna dari berjalannya sistem oligarki politik-ekonomi di Indonesia,” tegas Heg.
Sejatinya, menurut Heg, para menteri harus saling berkordinasi dan bersinerji sehingga program pemerintah berjalan lancar. Heg-pun mengumpamakan kinerja para menteri dengan instrumen musik yang seirama.
“Jokowi perlu menteri yang seperti instrumen musik, semuanya bergerak. Tapi, kalau ada satu instrumen suaranya lebih keras, seperti terjadi pada LBP, harmoni akan terganggu. Untuk itu Pak Jokowi, ini periode terakhir Anda, jangan salah pilih Menteri,” tandas Heg. (rizal/win)
