JAKARTA – Presiden Jokowi meminta jajarannya dapat menyosialisasikan segala kebijakan pemerintah kepada masyarakat dengan baik dan jelas, sehingga muncul kesamaan persepsi dan tidak menimbulkan bias informasi di antara kedua pihak.
Presiden mengamati bahwa saat ini terdapat kecenderungan yang mengakibatkan mudahnya situasi bergejolak oleh karena penyampaian dan pengelolaan isu yang kurang dipahami oleh masyarakat.
“Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak,” ujar Jokowi dalam sesi pengantar rapat terbatas. penyampaian program-program di bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019)
Presiden meminta agar kebijakan dan program-program yang digulirkan pemerintah benar-benar dapat dipahami maksudnya oleh masyarakat luas.
“Misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak jelas, masyarakat menjadi rancu. Dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat,” ucapnya.
Padahal, berkaitan dengan isu tersebut, pemerintah selama ini justru telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis ke fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah. Informasi-informasi seperti ini yang seringkali tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
“Supaya kita semua tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Kita gratiskan lewat PBI (Penerima Bantuan Iuran),” tuturnya.
Selain itu, pemerintah sebenarnya juga sudah memberikan perhatian besar bagi bantuan jaminan sosial di bidang kesehatan tersebut. Anggaran sebesar kurang lebih Rp48,8 triliun disubsidikan oleh pemerintah untuk hal tersebut pada tahun 2020.
“Ini kita sudah subsidi dari APBN itu gede banget, tapi kalau cara kita menerangkan tidak pas, hati-hati, dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin,” tandasnya. (johara/win)
