JAKARTA –  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi desak Gubernur Anies Baswedan segera membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Hal tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan warga Jakarta sehingga mengarah kepada fitnah.

“Di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya,” kata Prasetio, Selasa (5/11/2019).

Prasetio mengaku, sebagai Ketua Badan Anggaran, pihaknya bahkan belum memperoleh dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Ketua DPRD DKI Jakarta dua periode ini memastikan untuk segera berkirim surat ke Anies untuk membuka dokumen itu agar bisa diakses publik.

“Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka agar kita bahas bersama dan sahkan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah pihak, terutama di internal DPRD DKI, sudah meminta Pemprov agar membuka dokumen KUA-PPAS.

Dalam KUA-PPS ditemukan sejumlah pengajuan anggaran yang janggal.

Bahkan, Anies juga menemukan hal sama.

Sementara Anies mengatakan akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020.

Anies mengaku akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini. “Setelah tuntas pasti akan kita unggah agar nantinya tidak menimbulkan polemik.”

Seperti diketahui, pemprov terpaksa melakukan revisi terhadap besaran APBD akibat defisit anggaran. Dari usulan Rp95,99 triliun diturunkan menjadi Rp89,4 teiliun.

Adanya penurunan tersebut maka seluruh mata anggaran harus dikoreksi dan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada.(john/tri)