JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (DPRD) DKI Jakarta dari fraksi PDI-Perjuangan, menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum siap dengan kehadiran skuter listrik yang tengah digandrungi warga Ibu Kota. Sehingga tidak bisa melakukan pengawasan karena regulasi belum ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Menurutnya, pengawasan terhadap otoped atau skuter listrik masih rendah sehingga beberapa penggunanya menyalahi aturan dengan melintas di trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

“Namanya JPO peruntukannya untuk pejalan kaki, penyeberang orang. Kalau pemakaian di luar itu berarti kan ada penyalahgunaan fasilitas yang ada. Nah kenapa terjadi? Ini soal pengawasannya. Pengawasan kita berarti kurang ketat untuk penyelamatkan aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Gembong kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).

Ditegaskan Gembong, Pemprov DKI perlu segera mengeluarkan regulasi yang mengatur keberadaan dan penggunaan skuter listrik. Bahkan, dia sebut Pemprov DKI telat jika mengeluarkan aturan pada Desember 2019 karena sekarang sudah ada korban meninggal pengguna GrabWheels beberapa waktu lalu.

“Telat lah (regulasi pada Desember 2019). Ini kan fenomena ya, ada fenomena baru tentang skuter itu. Faktanya kan sudah begitu mewabah akhir-akhir ini. Makanya harus segera ada alat yang bisa melandasi Pemprov untuk bisa mengatur itu,” ucap dia.

Politisi partai berlambang Banteng moncong putih ini menambahkan, dalam regulasinya Pemprov DKI harus menyediakan fasilitas khusus bagi pengguna skuter listrik dan disisi lain tidak merusak fasilitas lainnya.

“Woh iya. (Pemprov DKI) Belum siap menerima perubahan-perubahan seperti itu sehingga gagap dalam mengantisipasi,” tandas Gembong. (yendhi/mb)