DEPOK – Wacana pemberlakuan jalan berbayar di Jalan Raya Margonda,  Depok,  dinilai warga dan anggota DPRD Depok mengada ada, melihat kondisi ruas jalan yang tidak mendukung sama sekali.

“Ngaco aja sih. Kondisi badan Jalan Raya Margonda belum mendukung untuk diberlakukan jalan berbayar. Masih banyak perlu dibenahi lebih dulu di lapangan, ” ujar Irwan,  warga Kampung Lio, Depok, Jumat (15/11/2019).

Sementara itu,  Ketua DPRD Depok Yusuf Syahputera,  menilai wacana itu perlu dikaji secara matang karena Depok masih belum memiliki jalan penunjang, yang dapat memindahkan arus lalu lintas dari arah Depok maupun Jakarta.

“Kondisi badan jalan penunjang dari Depok ke Jakarta maupun sebaliknya baik di Cinere,  Tanah Baru, Kukusan dan Grogol terlalu kecil, ” ujarnya. Perlu ada penambahan jalan baru yang memadai jika ada pemberlakuan jalan berbayar di Jalan Raya Margonda. Infrastrukur pendukung dan penyediaan transportasi publik harus kami benahi terlebih dahulu,” lanjutnya

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, H Dadang Wihana, menegaskan bahwa pihaknya dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) belum membahas terkait jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kota Depok.

“Perlu kami sampaikan bahwa ERP baru tahap kajian BPTJ, belum ada pembicaraan dengan Depok untuk implementasi tahun 2020,” ujarnya. (anton/mb)