JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan modal PAM Jaya Rp1,7 triliun. Dana tersebut untuk membangun instalasi pipa air bersih dan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).
Meski demikian DPRD meminta agar tingkat kebocoran air akibat sambungan illegal serta kebocoran teknis sebesar 42 persen dari total produksi air harus ditutup agar pendapatan meningkat.
“DPRD setuju dengan usulan penyertaan modal pemerintah (PMD) yang diusulkan OAM Jaya sebesar Rp1,7 triliun”kata Steven S Musa, anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Sabtu (16/11/2019).
Menurut Steven, dewan memahami pentingnya PMD tersebut bagi PAM Jaya.”Saat ini tidak semua warga Jakarta yang memperoleh jaringan air bersih. Jadi kita ingin juga seluruh warga sudah yersambung pipa air bersih, meski nantinya bertahap ” kata Steven.
Sementara itu, Priyatno Bambang Hernowo, Direktur Utama PAM Jaya mengakui bahwa hingga kini cakupan wilayah pelayanan air bersih di Ibu Kota masih berada di angka 63,4%.
Namun, pihaknya berkomitmen kuat untuk merealisasikan rencana jangka panjang peningkatan cakupan pelayanan air bersih di Ibu Kota.
Pihaknya mengklaim akan ada tambahan pasokan air dari beberapa SPAM. Pada skala nasional, yaitu sistem penyediaan air minum Jatiluhur I, direncanakan 4.000 liter per detik.
“Selanjutnya, SPAM Karian itu 3.200 liter per detik. Kemudian, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air Buaran itu 3.000 liter per detik,” ujarnya.
Sementara itu, data PAM Jaya memperlihatkan tingkat NRW (non-revenue water) atau tingkat kebocoran ppada 2019 masih mencapai 42%. Artinya, baik kehilangan air fisik akibat kebocoran dan luapan, maupun kehilangan air komersial akibat konsumsi air ilegal dan ketidakakuratan meteran masih besar.
Untuk jangka panjang PAM Jaya akan menekan kebocoran hingga 26 persen sampai 2030 mendatang. “PAM Jaya bertahap menargetkan persentase kebocoran berkurang menjadi 36% pada 2023. Setelah itu, target 26% pada 2030 akan diusahakan pula, bersamaan dengan proyeksi cakupan wilayah pelayanan PAM Jaya yang telah mencapai 100%.”
Bambang menjelaskan bahwa upaya-upaya tersebut akan dimulai pada 2020. Pihaknya pun telah mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) mencapai sebesar Rp1,7 triliun dalam APBD 2020 demi merealisasikan rencana tersebut. (john/win)
