JAKARTA – Peningkatan pengetahuan pengawasan partisipatif Pemilu 2019 terhadap publik, khususnya warga Jakarta Utara dinilai cukup tinggi. Karenanya, wawasan terhadap Pemilu pun harus terus ditingkatkan meski pesta demokrasi 2019 telah berakhir.

“Meski pemilu telah berakhir, tapi pengetahuan tentang Pemilu dan partisipatif itu kan harus tetap berjalan sehingga ada pemerataan,” ucap anggota Bawaslu DKI, Mayudin, pada acara ‘Penguatan Pengawasan Partisipatif’ yang digelar Bawaslu Kota Jakarta Utara, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, yang menjadi problem saat ini sendiri adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pemilu. Terlebih, Sambung Mayidin, dengan terbatasnya jangkauan Bawaslu untuk mengawasi adanya pelanggaran pelanggaran pada saat kampanye Pemilu.

“Maka itu, partisipatif publik dalam pengawasan sangat membantu kami . Asalkan yang terpenting bagi kami itu, wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dapat memahaminya. Sehingga peran mereka harus seperti apa, semisal pada saat ada pelanggaran langsung melakukan pelaporan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara, Muhammad Dimyati mengatakan, kegiatan ‘Penguatan Pengawasan Partisipatif’ yang digelarnya tersebut, sebagai peningkatan kapasitas SDM dengan melibatkan masyarakat ikut berperan serta aktif dalam pengawasan pemilu.

“Ini merupakan momentum baik dalam rangka mempertahankan raihan Bawaslu Award bagi Jakarta Utara untuk terus meningkatkan Soliditas, Integritas, Mentalitas dan Profesional sebagai penyelenggara Pemilu,” jelasnya. (deny/yp)