JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tidak langsung menyeruak seiring pelaksanaan evaluasi pelaksanaan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melihat evaluasi sistem pilkada langsung didasari dari pergeseran nilai awal pelaksanaan sistem tersebut.
Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang membuat sistem pilkada langsung harus dievaluasi.
Arwani menjelaskan awalnya pelaksanaan pilkada langsung dilakukan demi tegaknya kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Selain itu kerap terjadi pemimpin daerah pilihan DPRD tidak sesuai aspirasi rakyat.
“Problem utama kenapa kita beralih dari pemilihan oleh DPRD ke langsung, penyebab adalah ada gap antara keinginan antar rakyat dengan pilihan anggota DPRD. Kesenjangan inilah yang jadi problem utama muncul pemimpin yang tak dikehendaki rakyat,” katanya di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).
PPP beranggapan sejalan dengan pelaksaan pilkada langsung. Sistem tersebut justru melahirkan praktik politik uang. Menurutnya calon pemimpin daerah dengan modal besar lebih berpeluang besar memenangi pemilihan.
“Saat ini lihat alih-alih kedaulatan bisa terlaksana justru saat ini masyarakat di dalam lakukan pilihan didominasi kekuatan pemodal. Mereka yang ingin jadi bupati atau gubernur butuh biaya besar. Menurut penelitian KPK kepala daerah harus siapkan uang Rp30 miliar hingga Rp100 M,” tandasnya.
Tak hanya soal ongkos politik yang besar, Arwani juga menyoroti hasil sistem pilkada langsung. Menurutnya banyak kepala daerah produk pilkada langsung justru tersangkut kasus hukum meskipun tak menampik sistem tersebut menghasilkan pemimpin daerah yang dianggap berkualitas seperti Joko Widodo dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
“Ternyata setelah sekian puluh tahun pilkada langsung out put yang diharapkan tak sesuai harapan. Buktinya ratusan kepala derah yang tersangkut kasus hukum. Walaupun kita temukan sosok seperti Jokowi, bu Risma. Tapi para kepala daerah itu yang kita lihat sebagian besar terkendala persoalan hukum,” jelasnya.
Dia juga menyinggung perpecahan di tengah masyarakat akibat pelaksanaan pilkada langsung. Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini pun meminta agar publik tidak alergi dengan evaluasi terhadap sistem pilkada langsung.
“Seiring waktu kita harus terbuka melakukan evaluasi. Apa iya kita terus akan jalankan pilkada yang luar biasa, pemimpin padat modal. Semua diukur dengan uang. Masyarakat terkoyak seperti kasus DKI Jakarta, Tuban termasuk kota Waringin. Persoalan ini menjadi penting untuk dilakukan evaluasi,” ujar Arwani. (ikbal/tri
