JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai kritik dari Komisi III DPR RI dalam rapat kerja, Kamis (21/11/2019), merupakan bagian dari pelaksanaan tugas legislatif. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI, Sulistyo Pudjo Hartono, menyebut kritik yang dilontarkan Komisi III DPR diterima baik oleh BNN.
Dia mengatakan kritik konstruktif dari DPR akan menjadi evaluasi dan pembenahan BNN agar lebih baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.
“Kami berterima kasih dengan masukan arahan dan pendapat. Kami yakin apa yang disampaikan anggota DPR dalam hal ini dari Komisi III ini bersifat konstruktif walaupun mungkin cara menyampaikannya berbeda-beda. Hal yang sangat konstruktif itu kami terima sebagai masukan,” ujarnya saat dihubungi poskotanews.org, Jumat (22/11/2019).
BNN mengakui masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan tugasnya. Penguatan kerjasama antarlembaga atau antarinstansi pemerintah dimaksimalkan mengingat pemberantasan peredaran gelap narkotika memerlukan sinkronisasi antarlembaga.
“Sektor yang masih lemah tentu saja karena bekerja BNN ini tidak di ruang hampa. Apa yang terjadi di kita ini banyak juga karena konstruksi hukum, dinamika politik sosial, hubungan antarnegara di mana berbagai dinamika itu bisa berpengaruh dengan peredaran gelap narkoba. Karena kita tahu 80 persen peredaran gelap narkoba di Indonesia berasal luar negeri,” paparnya.
Terkait dengan terobosan yang sempat dilontarkan Komisi III DPR RI, Sulistyo menegaskan BNN melakukan inovasi. Pengawasan dan penutupan jalur masuk perdebatan dilakukan. Hal yang bersifat pencegahan juga digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika.
“Terobosan banyak. Terus terang kami memperkuat misalnya perbatasan, dengan kementerian dalam negeri, untuk memperkuat agar perbatasan kita lebih sinkron. Belum lagi bagaimana memberdayakan pemda, BUMN Intrapreneurship dari industri kemudian kami juga maksimalkan Pemda agar mereka memperkuat upaya cegah dan pemberdayaan masyarakat,” kata dia.
Sebelumnya anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan perlu dilakukan evaluasi terhadap BNN. Bahkan politisi PDI Perjuangan itu meminta agar BNN dibubarkan jika keberadaannya sudah tidak efektif. (ikbal/ys)
