JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu lembaga pelatihan yang akan melaksanakan pelatihan melalui program Kartu Prakerja.

Hal tersebut disampaikan Menaker usai menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi SAW  di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada Hari Jumat (22/11/2019).

Selain BLK milik Kemnaker, program Kartu Prakerja akan diimplementasikan melalui BLK milik Kementerian/Lembaga lain, BLK milik pemda, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, dan training center industri.

“Pelatihan ini akan dilakukan di BLK yang terdiri dari  BLK Kemnaker, BLK K/L lain, BLK Pemda. Kemudian ada juga LPK swasta dan perusahaan serta industri juga punya training center. Itu sedang kita inventarisir semua,” kata Menaker Ida.

Menaker menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti, Kartu Prakerja akan menyasar pencari kerja, masyarakat yang terdampak PHK, serta pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan (up skilling) ataupun alih keterampilan (reskilling).

Selain itu, pendistribusian Kartu Prakerja akan memprioritaskan daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi.

“Daerah yang TPT tertinggi tentu akan mendapat prioritas. Karena memang memperioritaskan mereka yang masuk kategori penganggur,” ujar Menaker.

Menaker menegaskan, pemilihan lembaga pelaksana pelatihan tersebut akan diseleksi dan diverifikasi.

“Dan nanti lembaga pelatihan yang melaksanakan adalah lembaga yang sudah teregister dan terakreditasi. Karena kalau kita ingin meningkatkan kompetensi, lembaganya pun harus kompeten,” tegas Menaker.

Saat ini, pemerintah masih membahas detail dan teknis pelaksanaan program. Termasuk pembentukan Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja di bawah koordinasi Menko Perekonomian.

“PMO itu nanti yang akan mengelola program Kartu Prakerja secara profesional dan akuntabel, ” paparnya.(tri)