JAKARTA – Komisi III DPR RI mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar mengoptimalkan fungsi kontra radikalisasi dan deradikalisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat rapat kerja dengan Kepala BNPT Suhardi Alius.

“Komisi III DPR RI medesak Kepala BNPT untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk mengoptimalkan fungsi kontra radikalisasi dan deradikalisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme,” papar Adies di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Selain itu yang tak kalah penting, Komisi III DPR RI juga mendesak Kepala BNPT agar mengoptimalkan fungsi pencegahan penanggulangan terorisme. BNPT disarankan dengan sangat agar melakukan langkah-langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk mencegah paham radikal-terorisme.

Terkait dengan perlakuan terhadap narapidana terorisme, Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNPT agar melakukan kerjasama yang lebih konkrit dengan Ditjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Lapas terhadap narapidana terorisme.

Dalam raker tersebut Komisi III DPR RI juga memberikan perhatian terhadap maraknya aksi radikal-terorisme melalui media sosial (medsos). Menurut Komisi III, medsos dikapitalisasi sebagai alat yang paling mudah dipergunakan oleh kelompok-kelompok teror, oleh sebab itu Komisi III medesak Kepala BNPT untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat menelusuri dan mengungkap aksi teror melalui media sosial. (*/win)