JAKARTA – DPRD DKI Jakarta meminta agar tujuh BUMD yang menerima suntikan dana Rp9,8 triliun pada APBD 2020, segera diaudit. Terutama terhadap dana APBD yang dikucurkan pada tahun sebelumnya.
“Harus ada audit menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang memperoleh dana penyertaan,”kata Gilbert Simanjuntak, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).
Seperti diketahui, tujuh BUMD memperoleh suntikan dana Rp9,8 triliun.”Sekarang mau ditambah, tapi kan harus ada audit menyeluruh dari hasil suntikan dana sebelumnya,”katanya.
Untuk diketahui, Pemprov DKI memberikan subsidi kepada 7 BUMD dalam pagu anggaran 2020 mencapai Subsidi yang diberikan tersebut antara lain, pada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp3,21 triliun.
Untuk PT MRT Jakarta Rp672 miliar, LRT Jakarta untuk PT Jakarta Propertindo Rp327 miliar. Sarana Jaya Rp2,3 triliun, Pasar Jaya dan lainnya.
Gilbert Simanjuntak menilai, besaran anggaran yang diterima BUMD tersebut diharapkan mampu menjadikan BUMD perusahaan besar dan menguntungkan.
“Saya rasa apa yang sudah diputuskan harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Para pemimpin di BUMD sekarang sudah saatnya merubah mindset dalam pengelolaan perusahaan besar,” ujar Gilbert.
“Penyertaan modal dari Pemprov DKI jangan dijadikan ladang bagi pengelola BUMD untuk cari keuntungan pribadi karena berpikir BUMD milik negara,” tambahnya.
Menurut Gilbert, ke depan Gubernur DKI harus mampu memilih pemimpin BUMD yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Tidak boleh lagi ada pimpinan BUMD dipilih berdasarkan kedekatan dan KKN.
“Saya kira sudah waktunya Anies memilih para pemimpin BUMD berdasarkan kinerja mereka. Jangan dipilih atau diletakan hanya berdasarkan kedekatan dan KKN,” jelas Gilbert.
Lebih lanjut Gilbert menambahkan, untuk menjadikan BUMD menyumbang deviden buat PAD seharusnya pengelolaan dilakukan oleh para pelaku bisnis.
Selain itu sudah saatnya, jelas Gilbert keberadaan BUMD harus dalam wadah yang disebut holding.
“Saat ini, BUMD sudah saatnya dipimpin oleh orang-orang yang profesional murni pengusaha. Dengan begitu, seorang yang profesional akan mengerti mana yang harus untung dan mana kegiatan itu akan rugi,” jelas Gilbert.
“Pemprov DKI harus membangun holding BUMD DKI. Holding tersebut nanti di pimpinan oleh seseorang yang mampu memberikan tekanan kepada dirut-dirut BUMD untuk mendapatkan hasil dari perusahaan itu,” jelasnya.
“Yang terjadi sekarang adalah, BUMD hanya diawasi oleh BP BUMD yang di isi oleh para ASN. Mana mungkin ada pengawasan kalau di awasi oleh mereka-mereka juga,” katanya.(john/tri)
