JAKARTA – Presiden Jokowi mengakui impor di sektor migas sudah kelewat besar, yakni mencapai 700-800 ribu barel per hari. Ini yang kemudian membebani neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia.
“Padahal Indonesia sendiri mampu untuk menghasilkan gas dari substitusi batu bara yang melimpah. Lah kok impor?,” kata Jokowi dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin (16/12).
Acara pembukaan Musrenbangnas dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para menteri serta para kepala daerah seluruh Indonesia.
Presiden juga mengetahui orang yang senang impor. “Sudah ketemu siapa yang senang impor, sudah ngerti saya. Saya terus ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu,” kata Jokowi menegur seorang pejabat yang diduga senang impor.
Presiden menyayangkan Indonesia masih mengimpor minyak padahal sumur-sumur minyak Indonesia masih banyak. Demikian juga dengan impor avtur yang sebetulnya bisa ditekan karena salah satu turunan dari crude palm oil (CPO) adalah avtur.
Presiden Jokowi, Wapres KH. Ma’ruf Amin, dan Mendagri Tito Karnavian saat pembukaan Musrenbangnas di Istana Negara.(rihadin)
“Kok kita senang impor avtur? Karena ada yang hobinya impor karena untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini,” imbuhnya.
Presiden lantas menyinggung Indonesia yang tidak pernah membangun kilang minyak selama 34 tahun. Padahal, jika Indonesia bisa membangun kilang minyak, Indonesia bisa mendapatkan banyak produk turunan sehingga tidak perlu mengimpor petrokimia yang nilainya sangat besar.
“Impor petrokimia ini gede sekali, Rp323 triliun impor kita petrokimia. Saya hapal di luar kepala karena tiap hari jengkel, jadi hapal. Coba, triliun ya bukan miliar,” katanya.
Presiden juga menyayangkan Indonesia masih mengekspor bahan-bahan material dalam bentuk mentah, seperti nikel, bauksit, dan batu bara. Melalui transformasi ekonomi, Presiden ingin agar barang-barang tersebut diekspor dalam bentuk setengah jadi atau bahan jadi.
“Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau bahan setengah jadi minimal. Kalau ini bisa dilakukan, target saya tiga tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan.
Presiden juga minta kepala daerah agar dibantu hal-hal untuk perizinan sehingga transformasi ekonomi itu betul-betul terjadi. Sebab kalau ini terjadi, enggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi. (johara/tri)
