BEKASI – Aksi unjuk rasa warga yang menginginkan layanan kesehatan gratis melalui Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), kembali digelar, di halaman Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/12/2019).
Meski aksi diguyur hujan lebat, namun beberapa pemuda yang menamakan dirinya AKIB (Aliansi Kawan Intelektual Bekasi) tetap menggelar aksi demonstrasinya di gerbang gedung DPRD Kota Bekasi.
AKIB yang merupakan aliansi dari mahasiswa Universitas Bhayangkara (Ubhara), Kawan Intelektual Bekasi Bersatu (KIBB) dan HMI komisariat Ubhara ini menyoroti penggunaan uang rakyat untuk program KS-NIK sejak tahun anggaran 2017 hingga 2019.
Koordinator Aksi AKIB Ferdiawan listianto mendesak DPRD Kota Bekasi agar segera membentuk Pansus KS-NIK terkait bentuk pengawasan anggaran yang telah digunakan dalam program KS-NIK berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) B/10174/LIT.04/10-15/11/2019.
“DPRD Kota Bekasi harus segera membentuk Pansus KS-NIK, karena program tersebut menggunakan uang rakyat. Oleh karena itu Pemkot harus segera mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang besar itu kepada rakyat,” tegas Ferdi yang juga Ketua Komisariat HMI Ubhara.
Pembentukan Pansus KS-NIK, menurut Ferdi sudah sangat tepat mengingat para legislator DPRD Kota Bekasi merupakan wakil rakyat yang notabene memiliki fungsi pengawasan yang mesti segera digunakan atas nama konstitusi.
“DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kota Bekasi, harus segera dilaksanakan (fungsi pengawasan). Karena kami menduga ada indikasi kecurangan dalam penggunaan anggaran, oleh karena itu kami meminta agar penggunaan anggaran tersebut diaudit oleh BPK RI dan meminta kepada DPRD Kota Bekasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat terkait pembentukan Pansus KS-NIK,” terang Ferdi.
Jika tuntutan mereka tidak mendapat respon positif dari para Politisi Kalimalang, Ferdi mengancam akan menginisiasi konsolidasi secara masif kepada seluruh mahasiswa se-Bekasi agar dapat turun aksi bersama-sama dengan saru suara yakni menuntut 50 anggota dewan untuk menggunakan hak angket mereka agar membuka tabir kelam penggunaan anggaran KS-NIK dalam tiga (3) tahun terakhir.
“Kami akan gelar demonstrasi lagi jika tuntutan kami tidak direspon oleh DPRD Kota Bekasi dan meminta kepada dewan untuk segera menggunakan hak angketnya untuk membuka sejelas-jelasnya penggunaan uang rakyat dalam anggaran KS NIK di Kota Bekasi,” pungkasnya. (saban/tri)
