BOGOR – Keberadaan toko bertuliskan arab dan kawin kontrak yang masih berlangsung di kawasan wisata puncak, merusak citra Kabupaten Bogor. Wilayah dengan slogan “Tegar Beriman” ini pun mengambil langkah tegas.

Penertiban di beberapa lokasi yang disinyalir menjadi tempat kawin kontrak terus dilakukan pihak berwenang.

Kardenal, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor mengatakan, perkawinan antara pria Timur Tengah dengan wanita lokal yang memakai penghulu bodong, merupakan paktik pernikahan ilegal.

“Kenapa ilegal?, karena para penghulu yang menikahkan pria Timur Tengah dengan perempuan lokal, namanya tak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka ini penghulu bodong. Kawin kok kontrak,” kata Kardenal.

Atas keberadaan penghulu bodong ini, Kardenal mengatakan, harus ada shock therapy yang diberikan Pemkab Bogor bagi penghulu bodong tersebut.

“Keberadaan penghulu bodong bertentangan dengan aturan. Ini merusak nama Kabupaten Bogor. Sisi berkeadabannya tidak ada sama sekali. Akan ada tindakan tegas,” ujar Kardenal.

Ia mengaku, kebijakannya ini, sudah disampaikan ke Bupati Bogor, Ade Yasin.

Menurut Kardenal, kesepakatan dengan Bupati Ade Yasin setelah rapat dengan Forkopimda, akan di ikuti dengan langkah nyata.

“Rapat membahas khusus soal kawin kontrak di puncak. Saya jelaskan ke Bupati. Kami sudah sepakat,” kata Kardenal.

Selain menertibkan penghulu beserta calonya untuk masalah kawin kontrak, pada rapat tersebut, dirinya juga meminta, adanya penertiban tulisan-tulisan berbahasa arab di pertokoan sepanjang jalan puncak di Tugu Selatan dan Tugu Utara.

“Kesannya di sana, seolah-olah itu permukiman arab. Adanya di pinggir jalan yang setiap waktu dilalui orang. Semua yang berbahasa arab, toko-toko yang berbahasa arab, seolah-olah menjadi kampungnya sendiri. Ini harus kita tertibkan. Puncak sebagai tujuan wisata,” papar Kardenal. (yopi/mb)