BOGOR – Kalangan mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) Bogor yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) menilai cara-cara dialogis dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan salah satu cara terbaik yang bisa ditempuh.
Upaya ini menjadi tepat dibandingkan turun ke jalan apalagi sampai berujung anarkis.
“Cara-cara dialogis lebih baik ketimbang turun ke jalan dan ujungnya anarkis,” ujar pengurus BEM FH Universitas Pakuan, Sintia Bakara, di sela dialog kebangsaan ‘Refleksi Akhir Tahun: Peran Mahasiswa Merawat Kebhinekaan dalam Menjaga NKRI’ di Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/12/2019).
Pihaknya pun mengajak para mahasiswa lainnya menjaga dan merawat HAM. Bukan hanya kelompok intelektual, upaya ini juga harus dilakukan bersama-sama termasuk oleh aparat kepolisian dan TNI.
“Walau bagaimana pun itu (kasus HAM) permasalahan yang tetap harus diselesaikan. Bila perlu seluruh universitas diundang kita obrolkan baik-baik bersama seluruh aparat pemerintah. Bukan hanya mahasiswa saja yang berpikir secara luas, tapi juga aparatur negara lainnya dalam menjaga dan merawat ham itu sendiri,”kata Ketua BEM FH Universitas Pakuan Wiguna Hade Wardhana.
Menjaga NKRI dan Kebhinekaannya
Adapun tema dialog kebangsaan mereka pilih, lantaran tantangan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kebhinekaan akhir-akhir ini dinilai deras bergulir. Salah satunya datang dari kelompok yang menginginkan berdirinya negara khilafah.
“Sekarang paling booming itu masalah tentang HAM, radikalisme. Kita angkat tema yang bisa mewakili semua itu, gimana sih peran mahasiswa bisa menjaga keutuhannya. Kita mengundang aparatur-aparatur karena kita berbicara dari segi ketahanannya,” kata Sintia, yang juga koordinator kegiatan dialog.
Mahasiswa mengajak semua pihak melawan segala bentuk upaya mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah dan yang lainnya.. Sebab, Indonesia berdiri atas dasar kesepakatan dari seluruh agama dan kelompok. Termasuk menyepakati sistem Pancasila di dalamnya.
“Khilafah harus dilawan, karena NKRI terbentuk atas dasar kesepakatan dari semua agama. Pancasila itu sudah final, semua agama itu sudah menerima, semua unsur sudah menerima. Jikalau ada pihak-pihak yang ingin mengganti NKRI menjadi khilafah atau apapun itu, kita harus lawan bareng-bareng,” tutur ketua pelaksana dialog kebangsaan, Fadil Muhammad Assyifa.(tri/mb)
