JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Syaiful Tamliha meminta Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dievaluasi karena menurutnya, BAKTI tak memiliki perencanaan dalam mengelola anggaran.
BAKTI telah menggelar Palapa Ring melalui tiga konsorsium, namun menurutnya hanya backbone saja. Dia mengatakan masih dibutuhkan pembangunan jaringan backhaul/distribusi atau penghubung kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang ribuan desa serta jaringan akses berupa ribuan BTS-BTS dan kabel optik lastmile ke rumah-rumah penduduk atau pusat-pusat pelatihan di desa/kecamatan.
Jaringan backhaul dan akses untuk penghubung ratusan kecamatan dan ribuan kelurahan ini sangat mahal, imbuhnya, sedangkan kemampuan anggaran BAKTI itu saat ini hanya cukup untuk membayar biaya rutin dari layanan yang sudah ada.
“Terlalu prematur jika BAKTI tidak punya duit untuk membangun jaringan backbone dan akses pasca menyelesaikan backbone Palapa Ring. Yang terjadi adalah Bakti tidak memiliki perencanaan yang matang dan profesional dalam mengelola anggaran tersebut,” ujar Syaiful kepada wartawan, Sabtu (28/12/2019).
Setiap tahun, katanya, PNBP yang masuk dari penyelenggara telekomunikasi triliunan rupiah. Artinya tata kelola anggaran bakti perlu diperbaiki agar efektif dan efisien.
“Meskipun Kemenkominfo mendapat predikat WTP dari BPK utk TA 2019, tapi perencanaan yg tidak baik dapat dari LHP BPK ternyata banyak juga penyimpangan yg perlu dikoreksi,” tandas dia.
Dalam Undang-Undang Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi dinyatakan wilayah USO adalah wilayah yang secara ekonomis kurang menguntungkan. Maka itu, dibangun secara gotong royong dengan iuran dana 1,25% dari gross revenue semua penyelenggara telekomunikasi.
BAKTI dipercaya sebagai pengelola dana USO dari sektor telekomunikasi. Dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, selama tahun 2018, BAKTI membukukan pendapatan sebesar Rp2,989 triliun. Pada 2019, BAKTI dibebani meraih pendapatan sebesar Rp3,16 triliun. (ikbal/win)
