JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menolak anggaran untuk renovasi rumah dinas lurah. Alasannya, rumah dinas tidak pernah ditempati. Sehingga alokasi anggaran akan dialihkan ke program lain agar tida mubazir.
“Pak lurah dan Bu lurah rata-rata tidak tinggal di rumah dinas. Mereka biasanya tinggal di rumah pribadi, mubazir kalau kami alokasikan dana rehab rumah dinas,” kata Mujiono, anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Rabu (13/11).
Menurut Mujiono, anggaran rehab Rp15 miliar yang diusulkan sudah dicoret dewan. “Kita alihkan untuk program yang lebih bermanfaat,” ucapnya.
Sebagai pengganti, di antaranya untuk merehab kantor lurah yang juga banyak rusak. “Dialihkan ke rehab kantor lurah, pelayanan DKI tidak cukup hanya dengan senyum dan ramah,” ujarnya.
Mujiono mencontohkan kantor kelurahan yang kini mendesak diperbaiki berada di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. “Kelurahan Mampang kantornya sempit. Kalau banjir pasti tergenang,” (john/yp)
