JAKARTA – Aksi unjuk rasa digelar Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Dana Desa di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019). Mereka meminta polisi mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Pulau Taliabu.
Dalam aksinya massa membentangkan sejumlah banner dan baliho berisi tuntutan mereka. Koordinator aksi, M. Frans mengatakan, kasus yang diduga berlangsung sejak 2017 ini terkuak setelah ditemukan kuitansi pemotongan dana desa. “Sejumlah uang dipotong senilai 60 juta setiap desa se-Kabupaten Pulau Taliabu, dengan total kerugian negara mencapai Rp4 miliar lebih,” kata Frans dalam orasinya, di depan Museum Mabes Polri, Jumat (29/11/2019).
Frans menyebut, angka kerugian itu berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Pulau Taliabu yakni sebanyak 71 desa dari 8 kecamatan. “Dana desa tersebut terdistribusi kepada beberapa oknum instansi,” bebernya.
Sebelumnya, desakan agar kasus ini diusut secara tuntas juga beberapa kali dilakukan. Berbagai elemen mahasiswa dan LSM di antaranya Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanjung Una (HIPMATU) Cabang Ternate dan Komite Pemuda dan Mahasiswa Maluku Utara (Kompas Malut) sempat menggeruduk Gedung KPK dengan melakukan unjuk rasa.
Terkait ini, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Dana Desa pun menyampaikan sejumlah tuntutannya. Yakni mendesak pihak penegak hukum dalam hal ini Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak lanjuti kasus pemotongan dana desa Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.
“Kami juga mendesak Mabes Polri untuk menetapkan Aliong Mus (Bupati Kabupaten Pulau Taliabu) sebagai tersangka utama kasus pemotongan dana desa Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.
“Kami juga mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan investigasi dan audit terkait penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang diduga dilakukan oleh oknum di pemerintahan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara,” imbuhnya. (*/ys)
