JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhamad Farhan meminta Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Helmy Yahya agar transparan anggaran dalam membeli tayangan Liga Ingris dan tayangan Discovery Channel.
Hal itu disampaikan terkait kisruh yang terjadi di TVRI. Belakangan Helmy Yahya dicopot oleh Dewan Pengawas, sementara Helmy menganggap tidak sah.
Farhan menyarankan agar Helmy berani membuka permasalahan dan duduk permasalahan dengan transparan. “Helmy Yahya harus transparan dalam menggeluarkan anggaran membeli tayangan asing, yakni Liga Inggris dan Discovery Channel. Helmy harus bisa buka-bukaan masalah anggaran,” kata Farhan saat dihubungi, Senin (9/12/2019) malam.
Farhan meminta kepada Helmy agar memperhatikan peringatan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas (Dewas). “Semestinya, dengan tegaran Dewas, Helmy harus langsung buka-buka soal anggaran,” katanya.
Farhan menyadari bahwa memproduksi tayangan lokal, seperti sinetron atau program lainnya, belum tentu lebih murah dari membeli Liga Inggris atau Discovery Channe.
“Kita orang awam kan tidak tahu mana yang lebih mahal, antara membeli produk asing atau memproduksi sendiri. Nah, untuk itulah Helmy harus mau trasnparan masalah annggaran keduanya,” beber mantan presenter ini.
Farhan menambahkan bahwa Dewan Pengawas juga harus membeberkan alasan argumentatif mengapa pemberhentian dilakukan terhadap Helmy Yahya.“Saya juga mendesak Dewan Pengawas mengevaluasi dengan objektif dan menggunakan parameter kuantitatif yang jelas,” katanya.
Ia menilai permasalahan tersebut dibahas dalam waktu terbatas selama tiga bulan dengan agenda rencana pada bulan pertama, adalah waktu untuk Hemy Yahya memberi penjelasan atau jawaban terhadap keputusan Dewan Pengawas. Untuk dua bulan berikutnya, yaitu waktu bagi Dewan Pengawas menangggapi jawaban Helmy Yahya.
“Tiga bulan ini menjadi penentuan. Selama periode itu saya meminta semua karyawan TVRI tidak terlibat dalam perselisihan ini. Jangan membuat blok-blok dukungan. Tetap profesional dan menolak politisasi isu TVRI,” katanya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) mempertanyakan kinerja TVRI yang dipimpin oleh Helmi Yahya sebagai Direktur Utama TV plat merah tersebut. Dana satu triliun cuma dihabur-hamburkan untuk membeli program asing.
“Buat apa membeli program asing dengan biaya yang sangat mahal. Sementara budaya kita tenggelam,” kata Almuzammil Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI di komplek parlemen, Senin (2/12/2019) lalu.
Almuzammil Yusuf meminta Direksi untuk tidak membeli program asing yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. “TVRI itu dibiayai oleh uang rakyat. Maka harus menayangkan tentang Indonesia dan kebhinekaan,” katanya dengan nada tinggi dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi PKS.
Ia pun heran mengapa TVRI bisa kalah dari TV swasta. Padahal menurut Almuzammil Yusuf, karyawan TVRI paling banyak dari TV Swasta. “Hampir semua provinsi ada TVRI stasiun daerah. Nah, bayangkan kalau TVRI konsisten konten yang kental dengan budaya lokal, bisa kalah itu tayangan Liga Primier (Liga Inggris, red),” papar anggota Fraksi PKS ini. (rizal/win)
