JAKARTA – Pertarungan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang bakal diramaikan oleh keluarga Presiden. Putra sulung Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, akan berebut suara warga guna menjadi kepala daerah.
Gibran mengikuti jejak bapaknya saat menapaki karir politik, dengan mengikuti Pilwalkot Solo. Sedangkan Bobby mencoba peruntungannya di Kota Medan.
Keikutsertaan Gibran dan Bobby memunculkan tudingan upaya melanggengkan dinasti kekuasaan Jokowi. Tidak sedikit juga yang meragukan kemampuan keduanya mengingat pengalaman politik mereka masih nihil.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dipilih menjadi kendaraan politik Gibran dan Bobby membela. Ketua DPD PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, mengatakan wajar jika kemampuan politik keduanya diragukan saat ini.
Namun Pacul mengatakan persepsi tentang kemampuan Gibran dan Jokowi bisa keliru. Dia menjelaskan partainya memiliki tiga ukuran yakni berdasar kompetensi, karakter dan kapasitas.
“Itu baru ukuran-ukuran persepsi, persepsi itu menjadi sebuah ukuran yang bisa nipu. Tetapi kalau keputusan-keputusam politik nggak bisa nipu, keputusan-keputusan lapangan, pelaksanaan di lapangan nggak bisa nipu, ya nanti kita ukur,” ujarnya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan DPP belum membuat rekomendasi bagi keduanya. Diketahui Bobby sudah secara resmi melamar via DPD PDIP Sumatera Utara sedangkan Gibran akan mendaftar di DPP PDIP Jawa Tengah hari ini, Kamis (12/12/2019).
Hasto menegaskan meski keluarga presiden, Gibran dan Bobby akan menjalani proses seleksi yang sama dengan pendaftar lainnya. PDIP akan menganalisa reaksi ‘pasar’ sebelum diputuskan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum.
“Seperti yang dikatakan mas Pacul, diperhatikan juga respon atau survei dari rakyat,” tuturnya.
“Kita kan belum mengambil keputusan. Semua yang mendaftar kita perlakukan sama. Dan keputusan diambil oleh ibu Megawati Soekarnoputri, kami memberikan analisis data-data-data survei, data-data psikotes,” imbuh Hasto. (ikbal/yp)
